Pengadilan Negeri Takalar

Tugas Pokok dan Fungsi

E-mail Print PDF

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PENGADILAN NEGERI TAKALAR

 

KETUA

  • Memimpin manajemen dan opersional lembaga peradilan;
  • Melakasanakan perencanaan (planning and programming), pelaksanaan (operating) lembaga peradilan secara menyeluruh
  • Mengatur pembagian tugas antara ketua, wakil secara serasi dan seimbang;
  • Mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat dan staf structural, tekhnis dan administrasis, secara baik dan serasi dan saling berkesinambungan;
  • Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait penempatan personil, pelaksanaan opresional tugas pokok dan fungsi serta penggunaan fasilitas dinas Pengadilan Negeri Takalar:
  • Melakukan pengawasan internal dan ekseternal terhadap manajemen dan operasional serta kinerja aparat pengadilan;
  • Memberikan penilian pekerjaan terhadap hakim dan persetujuan penilaian pekerjaan panitera pengganti, juru sita dan pejabat structural di Pengadilan Negeri 
  • Membagi perkara perdata dan pidana kepada Majelis Hakim secara serasi dan seimbang;
  • Menetapkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara pidana dan perdata dan permohonan prodeo;
  • Memeriksa dan menetapkan permohonan eksekusi;
  • Memeriksa dan menetapkan permohonan sita;
  • Memberikan persetujuan penyitaan barang bukti;                 
  • Menunjuk hakim pengawas bidang dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan internal dan melaporkan tugas pengawasan ke Pengadilan Tinggi yang tembusannya disampaikan kepada MA RI;
  • Merumuskan dan menetapkan Program Kerja dalam Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Pendek dan Rencana Strategis (Renstra);
  • Menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi dan standar operasional kerja ( Standar Operating Procedure (SOP) dengan waktu penyelesaian masing-masing uraian kegiatan;
  • Melakukan pemeriksaan dadakan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali dalam administrasi perkara maupun administrasi umum (umum, personalia maupun keuangan);
  • Melakukan examinasi terhadap putusan dan melaporkan hasil examinasi ke Pengadilan Tinggi disertai tembusan kepada MA RI;
  • Menghadiri undangan dari instansi lain;
  • Melakukan koordinasi dengan instansi lain;
  • Membentuk Tim Pemeriksa hakim atau karyawan dalam hal dan akan dilakukannya pemeriksaan terhadap hakim dan atau karyawan yang bermasalah atas laporan atau temuan/inisiatif sendiri;
  • Menindaklanjuti  hasil temuan tim pemeriksa dengan rekomendasi tertentu kepada Ketua Pengadilan Tinggi;
  • Menjatuhkan hukuman disiplin bagi aparat pengadilan (keryawan dan hakim) yang telah melanggar ketentuan disiplin;
  • Melakukan pertemuan rutin (bulanan) bagi para karyawan dan hakim-hakim dalam rangka evaluasi tugas pokok dan fungsi serta pengawasan bidang, persamaan persepsi dan peningkatan pengetahuan aparat pengadilan;
  • Melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap hakim yang baru ditempatkan, wakil ketua dan/atau pegawai negeri sipil, panitera pengganti dan atau juru sita;
  • Mendisposisikan surat-menyurat serta mendandatangani surat-surat lain terkait administrasi umum dan tekhnis peradilan;
  • Membuat penetapan /mengetahui permohonan bantuan hukum bagi terdakwa dalam perkara pidana dan/atau para pihak dalam perkara perdata;
  • Memeriksa dan menandatangani Laporan Tahunan Pengadilan Negeri;
  • Melakukan evaluasi terhadap laporan tertulis dan lisan dan/atau saran, gagasan, pendapat  yang diberikan oleh Wakil Ketua Pengadilan, Panitera Sekretaris, Wakil Panitera (Wapan), Wakil Sekretaris (Wasek), Hakim Pengawas Bidang, bawahannya yang disampaikan secara langsung dan/atau disampaikan dalam rapat rutin bulanan untuk merumuskan kebijakan institusi dan/atau penyusunan program kerja tahunan serta Renstra (Rencana Strategis);
  • Melakukan pengawasan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran dan pengelola keuangan dalam penggunaan DIPA serta pelaksanaan penggunaan anggaran;        
  • Melakukan pemeriksaan dadakan terhadap penggunaan uang DIPA sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali yang dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas, temuan-temuannya (jika ada) dan rekomendasi untuk dilaksanakan; 

 

WAKIL KETUA

  • Melakukan pengawasan internal atas delegasi dari Ketua Pengadilan;
  • Melakukan tugas-tugas Ketua Pengadilan atas delegasi dari Ketua Pengadilan;
  • Menghadiri undangan atau rapat atas perintah Ketua Pengadilan dan melaporkan pelaksanaannya;
  • Melakukan tugas Ketua Pengadilan Negeri dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan sementara dan/atau tetap;
  • Membantu Ketua Pengadilan merumuskan dan membuat program kerja jangka panjang, jangka menengah, program kerja jangka pendek dan Renstra;
  • Melakukan pengawasan dan pembinaan internal terhadap administrasi umum pengadilan;
  • Mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok Hakim Pengawas Bidang;
  • Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua Pengadilan secara rutin setiap bulan kepada Ketua Pengadilan disertai dengan rekomendasi;

 

HAKIM

  • Menerima, memeriksa dan  memutus perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang dijadwalkan dalam court calendar;
  • Melaksanakan tugas pengawasan yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Wakil ketua Pengadilan Negeri atau tugas–tugas lain yang telah ditetapkan dalam program kerja tambahan;
  • Melaksanakan mediasi berdasarkan penunjukan sebagai Hakim Mediator oleh Hakim Ketua Majelis;
  • Menghadiri undangan atas perintah delegasi Ketua Pengadilan dan melaporkan pelaksanaannya;
  • Mengikuti seminar/lokakarya/pelatihan baik sebagai peserta, penyuluh, pemateri, moderator maupun sebagai  trainer atas undangan Badan Penelitian dan pengembangan Mahkamah Agung RI atau institusi lain atas ijin ketua Pengadilan Negeri;
  • Mensosialisasikan hasil seminar/lokakarya/pelatihan kepada aparat pengadilan (hakim, dan karyawan (panitera pengganti, juru sita, staf administrasi umum);
  • Membantu Ketua Pengadilan merumuskan dan membuat program kerja jangka panjang, renstra dan program kerja jangka pendek;
  • Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas secara rutin setiap bulan disertai dengan rekomendasi yang diberikan kepada Ketua Pengadilan/Wakil Ketua;

 

Hakim Pengawas Hubungan Kemasyarakatan :

  • Membuat program kerja dan jadwal pengawasan;
  • Menjaga dan membina Hubungan Kemasyarakatan dengan berbagai intansi penegak hukum dan instansi lain, dengan organisasi kemasyarakat serta masyarakat secara umum dan pencari keadilan secara khusus;
  • Mengkoordinir dan mengatur media massa dan/atau wartawan terkait dengan publikasi tugas pokok lembaga peradilan;
  • Memberikan masukan, ide, saran dalam hal perumusan program kerja jangka panjang dan jangka menengah kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Pengadilan;
  • Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas secara rutin setiap tiga bulan (triwulan) disertai dengan rekomendasi yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan/Wakil Ketua;
  • Mengkoordinir hakim-hakim pengawas dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan tugas pengawasan;

 

Hakim Pengawas Bidang Pidana

  • Membuat program kerja dan jadwal pengawasan;
  • Melakukan pengawasan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepaniteraan pidana;
    • Mengecek kebenaran penulisan, pengisian dan penutupan buku-buku register;
    • Mengecek ketepatan waktu pengisian buku register;
    • Mengecek ketepatan proses penerimaan, distribusi dan minutasi berkas perkara serta;
    • Mengecek kebenaran pengarsipan berkas perkara aktif dan penyimpanan barang bukti;
  • Memberikan advice atau petunjuk teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada panitera muda pidana dan atau petugas meja I dan II serta karyawan/ti terkait pelaksanaan operasional pekerjaan;
  • Membantu Panitera Muda Pidana merumuskan program kerja tahunan;
  • Memberikan masukan, ide, saran dalam hal perumusan program kerja jangka panjang dan jangka menengah kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  • Melaporkan hasil pengawasan secara tertulis setiap tiga bulan (triwulan) kepada Ketua Pengadilan/Wakil  Ketua Pengadilan;

 

Hakim Pengawas Bidang Perdata

  • Membuat program kerja dan jadwal pengawasan;
  • Melakukan pengawasan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepaniteraan perdata;
    • Mengecek kebenaran penulisan, pengisian dan penutupan buku-buku register perkara dan buku keuangan perkara (buku jurnal dan lain sebagainya);
    • Memeriksa kebenaran pembukuan keuangan perkara perdata;
    • Mengecek ketepatan waktu pengisian buku register;
    • Mengecek ketepatan proses penerimaan, distribusi dan minutasi berkas perkara serta;
    • Mengecek kebenaran pengarsipan berkas perkara aktif;
  • Memberikan advice atau petunjuk teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada panitera muda perdata dan atau petugas meja I, meja II  dan meja III serta karyawan/ti terkait pelaksanaan operasional pekerjaan;
  • Membantu Panitera Muda Pidana merumuskan program kerja tahunan;
  • Memberikan masukan, ide, saran dalam hal perumusan program kerja jangka panjang dan jangka menengah kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  • Melaporkan hasil pengawasan secara tertulis setiap tiga bulan (triwulan) kepada Ketua Pengadilan/ Wakil Ketua Pengadilan disertai dengan rekomendasi;

 

Hakim Pengawas Bidang Eksekusi

  • Membuat program kerja dan jadwal pengawasan;
  • Melakukan pengawasan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepaniteraan perdata dan Panitera Sekretaris khusus tentang permohonan eksekusi putusan pengadilan;
    • Mengecek kebenaran penulisan, pengisian dan penutupan buku-buku /register eksekusi dan buku keuangan perkara eksekusi;
    • Mengecek perkembangan pelaksanaan tahapan permohonan eksekusi;
    • Mengecek surat-surat yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi
    • Mengecek kebernaran pembuatan resume eksekusi dan berita acara eksekusi;
  • Memberikan advice atau petunjuk teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada panitera sektretaris, panitera muda perdata dan atau petugas meja I dan II serta karyawan/ti (juru sita) terkait pelaksanaan eksekusi;
  • Bersama Hakim Pengawas Bidang Perdata membantu Panitera Muda Perdata merumuskan program kerja tahunan dan jadwal kerja tahunan;
  • Memberikan masukan, ide, saran dalam hal perumusan program kerja jangka panjang dan jangka menengah kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  • Melaporkan hasil pengawasan secara tertulis setiap tiga bulan (triwulan) kepada Ketua Pengadilan/ Wakil Ketua Pengadilan disertai rekomendasi;

 

Hakim Pengawas Bidang Hukum

  • Membuat program kerja dan jadwal pengawasan;
  • Melakukan pengawasan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepaniteraan perdata dan Panitera Sekretaris khusus tentang permohonan eksekusi putusan pengadilan;
    • Mengecek kebenaran penulisan, pengisian dan penutupan buku-buku /register eksekusi dan buku keuangan perkara eksekusi;
    • Mengecek perkembangan pelaksanaan tahapan permohonan eksekusi;
    • Mengecek surat-surat yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi
    • Mengecek kebernaran pembuatan resume eksekusi dan berita acara eksekusi;
  • Memberikan advice atau petunjuk teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada panitera sektretaris, panitera muda perdata dan atau petugas meja I dan II serta karyawan/ti (juru sita) terkait pelaksanaan eksekusi;
  • Bersama Hakim Pengawas Bidang Perdata membantu Panitera Muda Perdata merumuskan program kerja tahunan dan jadwal kerja tahunan;
  • Memberikan masukan, ide, saran dalam hal perumusan program kerja jangka panjang dan jangka menengah kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  • Melaporkan hasil pengawasan secara tertulis setiap tiga bulan (triwulan) kepada Ketua Pengadilan/ Wakil Ketua Pengadilan disertai rekomendasi;
  • Membuat program kerja dan jadwal pengawasan;
  • Melakukan pengawasan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepaniteraan hukum;
    • Mengecek kebenaran pengisian dan penulisan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan mengenai keadaan perkara, kegiatan hakim dan kegiatan Pensehat Hukum yang menggunakan dana bantuan hukum;
    • Memeriksa kebenaran pembukuan (register) kepailitan orang yang berhutang;
    • Mengecek kebenaran dan karapihan pengarsipan berkas perkara pasif;
    • Mengecek data statistik dan bagan statistik perkara yang di up load pada papan data statistik perkara;
    • Mengecek kevalidan data dan informasi umum serta khusus pengadilan yang berbasis teknologi (IT);
    • Mengecek ketepatan penyelesaian pengaduan masyarakat; 
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja tambahan urusan hukum;
  • Memberikan advice atau petunjuk teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada panitera muda hukum dan atau petugas IT serta karyawan/ti terkait pelaksanaan operasional pekerjaan;
  • Membantu Panitera Muda Hukum merumuskan program kerja tahunan dan jadwal kerja selama 1 (satu) tahun;
  • Memberikan masukan, ide, saran dalam hal perumusan program kerja jangka panjang dan jangka menengah kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  • Melaporkan hasil pengawasan secara tertulis secara rutin setiap tiga bulan (triwulan) kepada Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Pengadilan disertai dengan rekomendasi;

 

Hakim Pengawas Urusan Umum

  • Membuat program kerja dan jadwal pengawasan;
  • Melakukan pengawasan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan umum;
    • Mengecek kebenaran penulisan buku bantu surat menyurat dan pengarsipannya;
    • Memeriksa kebenaran buku (register) barang inventaris;
    • Mengecek kebenaran dan karapihan pengarsipan buku-buku perpustakaan;
    • Mengecek  pembagian dan pelaksanaan tugas kebersihan kantor dan halaman kantor;
    • Mengecek pengadaan dan penggunaan barang-barang ATK; 
    • Mengecek kevalidan data inventarisasi barang kekayaan milik Pengadilan Negeri Takalar;
    • Mengecek pembagian tugas dan pemerataan beban kerja honorer;
    • Mengecek kebersihan dan keasrian kantor dan halaman serta rumah  dinas Pengadilan Negeri Takalar;
    • Mengecek serta mengkoordinir pelaksanaan kegiatan olah raga bagi aparat Pengadilan Negeri Takalar;
    • Mengecek pelaksanaan kegiatan usaha koperasi dan kepengurusannya;
    • Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada masing-masing tenaga honorer;
  • Melaporkan hasil pengawasan secara tertulis setiap tiga bulan (triwulan) kepada Ketua Pengadilan/ Wakil Ketua Pengadilan disertai dengan rekomendasi ;
  • Memberikan advice atau petunjuk teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada panitera kepala urusan umum kepada karyawan/ti dan honorer terkait pelaksanaan operasional pekerjaan;
  • Membantu Kepala Urusan Umum merumuskan program kerja tahunan;
  • Memberikan masukan, ide, saran dalam hal perumusan program kerja jangka panjang dan jangka menengah kepada Ketua Pengadilan Negeri

 

Hakim Pengawas Urusan Personalia

  • Membuat program kerja dan jadwal pengawasan;
  • Melakukan pengawasan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan kepegawaian ;
    • Memeriksa kebenaran penulisan buku bantu surat menyurat dan pengarsipannya;
    • Memeriksa kebenaran pengisian dan data dalam buku daftar pensiun dan buku-buku yang lain;
    • Memeriksa keberadaan dan kebenaran data-data papan bezeeting, duk, dll;
    • Memeriksa kebenaran pembuatan surat pengusul kenaikan pangkat, berkala, pensiun, pembuatan surat keterangan atau surat keterangan jalan dan surat tugas;
    • Memeriksa penyimpanan dan pengarsipan berkas (print out) masing-masing pegawai negeri dalam bundel berkas pegawai;          
    • Mengecek kebersihan dan kerapihan ruangan kerja;
    • Memeriksa kebenaran dan kevalidan rekapitulasi absen manual dan elektronik serta korelasi antara keduanya;
    • Memeriksa pemeliharaan dan penyimpanan data base elektronik pegawai negeri
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja tambahan pada urusan personalia/kepegawaian;
  • Melaporkan hasil pengawasan secara tertulis setiap tiga bulan (triwulan) kepada Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Pengadilan disertai dengan rekomendasi ;
  • Memberikan advice atau petunjuk teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada panitera kepala urusan kepegawaian dan kepada karyawan/ti dan honorer terkait pelaksanaan operasional pekerjaan;
  • Membantu Kepala Urusan kepegawaian merumuskan program kerja tahunan;
  • Memberikan masukan, ide, saran dalam hal perumusan program kerja jangka panjang dan jangka menengah kepada Ketua Pengadilan Negeri;

 

Hakin Pengawas Absen :

  • Membuat program kerja dan jadwal pengawasan;
  • Melakukan pengawasan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan tugas petugas absen;
    • Memeriksa korelasi data absen elektronik;
    • Memeriksa kebenaran data rekapitulasi absen elektronik;
    • Memeriksa format dan kebenaran data absen manual untuk kepentingan tertentu atau dalam keadaan darurat;
  • Memberikan advice atau petunjuk teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada panitera kepala urusan kepegawaian dan kepada karyawan/ti dan honorer terkait pelaksanaan operasional pekerjaan;
  • Membantu menyelesaikan sengketa antara pegawai mengenai data absensi (kehadiran) dengan memberikan penjelasan/klarifikasi;
  • Membantu Kepala Urusan Kepegawaian merumuskan program kerja tahunan;
  • Memberikan masukan, ide, saran dalam hal perumusan program kerja jangka panjang dan jangka menengah kepada Ketua Pengadilan;
  • Melaporkan hasil pengawasan secara tertulis  setiap tiga bulan (triwulan) kepada Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Pengadilan disertai dengan rekomendasi;

 

Hakim Pengawas Urusan Keuangan :

  • Membuat program kerja dan jadwal pengawasan;
  • Melakukan pengawasan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan keuangan;
    • Memeriksa kebenaran penulisan buku bantu surat menyurat dan pengarsipannya;
    • Memeriksa kebenaran prosedur pengeluaran uang dan pertanggungjawabannya;
    • Memeriksa kebenaran penulisan dan pengisian buku bantu per mata anggaran;
    • Memeriksa kebenaran print out kegiatan yang mempergunakan aplikasi;
    • Memeriksa penyimpanan dan pemeliharaan program aplikasi dan data base keuangan elektronik pada komputer;
    • Memeriksa pertanggungjawaban penggunaan uang baik secara keseluruhan maupun per mata anggaran setiap bulannya;
    • Melakukan pemeriksaan mendadak sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali yang dibuatkan berita acara atas perintah /delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri;
    • Memeriksa keadaan riil brankas jika diperlukan;
    • Memeriksa pengarsipan surat petunjuk/juklak dan peraturan pelaksana lain terkait tekhnis pelaksanaan operasional keuangan;
    • Memeriksa pembagian tugas (beban kerja) masing-masing personil ;
    • Mengecek kebersihan dan kerapihan ruangan kerja;
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja tambahan pada urusan keuangan;
  • Memberikan advice atau petunjuk teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada panitera kepala urusan kepegawaian dan kepada karyawan/ti dan honorer terkait pelaksanaan operasional pekerjaan urusan keuangan;
  • Membantu Kepala Urusan Keuangan dan PPK dan KPA dalam merumuskan program kerja tahunan;
  • Memberikan masukan, ide, saran dalam hal perumusan program kerja jangka panjang dan jangka menengah kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  • Melaporkan hasil pengawasan secara tertulis setiap triwulan kepada Ketua Pengadilan/ Wakil Ketua Pengadilan disertai dengan rekomendasi;

 

Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT)

  • Membuat program kerja dan jadwal pengawasan;
  • Melakukan pengawasan rutin dan berkala terhadap narapidana yang telah dieksekusi yang dijatuhi pidana minimal 1 (satu) tahun atau lebih di lembaga pemasyarakatan atau panti-panti social terhadap narapidana anak yang dijatuhi tindakan lebih dari 1 (satu) tahun;
  • Memeriksa pengarsipan surat menyurat terkait pelaksanaan pengawasan wasmat ke intansi terkait;
  • Memeriksa kebenaran pengisian dan data dalam register atau buku bantu pengawasan pada lembaga kemasyarakatan;
  • Memeriksa pemeliharaan dan penyimpanan data elektronik hasil pengawasan terhadap narapidana;
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja tambahan pada urusan pidana bersama-sama dengan hakim pengawas pidana;
  • Memberikan advice atau petunjuk teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada panitera kepala urusan kepegawaian dan kepada karyawan/ti dan honorer terkait pelaksanaan pengawasan narapidana;
  • Membantu Hakim Pengawas Pidana dan Kapaniteraan pidana merumuskan program kerja tahunan;
  • Memberikan masukan, ide, saran dalam hal perumusan program kerja jangka panjang dan jangka menengah kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  • Melaporkan hasil pengawasan secara tertulis setiap tiga bulan (triwulan) kepada Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Pengadilan disertai dengan rekomendasi;

 

Hakim Ketua Majelis :

  • Membaca dan mempelajari berkas perkara dan membuat catatan pada berkas perkara;
  • Menyerahkan berkas perkara kepada hakim anggota I dan II untuk dipelajari;
  • Menetapkan hari sidang setelah berkoordinir dengan Hakim-Hakim Anggota;
  • Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mempersiapkan dan membuat surat penetapan hari sidang dan surat penetapan penahanan;
  • Menandatangani penetapan hari sidang dan penetapan tahanan;
  • Memeriksa kebenaran dan memberi paraf penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan dan atau Hakim Pengadilan Tinggi sebelum ditandatangani oleh Ketua Pengadilan/Hakim Pengadilan Tinggi;
  • Membuat kalender sidang (court kalender);
  • Melaksanakan persidangan bersama dengan hakim anggota I dan II;
  • Melaksanakan musyawarah untuk menetapkan putusan;
  • Memelihara data elektronik putusan secara baik dan selanjutnya diserahkan kepada petugas bagian Informasi Elektronik paling lambat seminggu setelah perkara tersebut diputus;
  • Memberikan pendapat terkait dengan persoalan hukum dalam suatu musyawarah untuk kepentingan pembuatan putusan suatu perkara;
  • Membuat pertimbangan hukum tersendiri terhadap perkara yang akan diputus dalam hal pendapatnya berbeda dengan Anggota I dan II (Disenting Opinion);       
  • Membuat putusan dan/atau mendelegasikannya kepada salah satu anggota secara serasi dan seimbang;
  • Melaporkan perkara yang akan diputus bebas atau perkara rawan (crusial) yang akan diputus kepada Ketua Pengadilan sebelum perkara tersebut diputus guna kepentingan pengamanan;
  • Mengoreksi kebenaran redaksi, fakta serta urutan tanggal persidangan dalam berita acara sidang untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitera Pengganti dan/atau mendelegasikannya kepada Hakim Anggota I dan II secara serasi dan seimbang;
  • Mengecek minutasi perkara dan kelengkapan surat-surat dalam berkas perkara;
  • Melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam hal penjatuhan putusan bebas terutama untuk perkara umum atau khusus yang rawan atau banyak massanya;

 

Hakim Anggota I :

  • Membaca dan mepelajari berkas perkara;
  • Membuat kalender sidang (court kalender);
  • Menandatangani penetapan hari sidang dan penetapan penahanan dalam hal Ketua Majelis berhalangan sementara atau tetap;
  • Mengecek batas waktu berakhirnya penetapan penahanan majelis, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dan/atau perpanjangan Hakim Tinggi;
  • Melaksanakan persidangan bersama dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II;
  • Melaksanakan musyawarah untuk menetapkan putusan;
  • Memberikan pendapat terkait dengan persoalan hukum dalam suatu musyawarah untuk kepentingan penetapan putusan suatu perkara;
  • Membuat putusan atas perintah Ketua Majelis;
  • Memelihara data elektronik putusan secara baik dan selanjutnya diserahkan kepada petugas bagian Informasi Elektronik paling lambat seminggu setelah perkara tersebut diputus;
  • Membuat pertimbangan hukum tersendiri terhadap perkara yang akan diputus dalam hal pendapatnya berbeda dengan Ketua dan Anggota  II (Disenting Opinion);
  • Mengoreksi kebenaran redaksi, fakta serta urutan persidangan dalam berita acara sidang mingguan atas perintah Ketua Majelis yang kemudian diserahkan kembali kepada Hakim Ketua untuk diperiksa;
  • Mengecek berkas perkara dan kelengkapan surat-surat dalam berkas perkara sebelum diminutasi untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Panitera Pengganti;
  • Mengecek waktu minutasi perkara yang bersangkutan;

 

Hakim Anggota II :

  • Membaca dan mepelajari berkas perkara;
  • Membuat kalender sidang (court kalender);
  • Menandatangani penetapan hari sidang dan penetapan penahanan dalam hal Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berhalangan sementara atau tetap;
  • Mengecek batas waktu berakhirnya penetapan penahanan majelis, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dan/atau perpanjangan Hakim Tinggi;
  • Melaksanakan persidangan bersama dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I;
  • Melaporkan perkembangan perkara kepada Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam hal salah satu (Ketua/Anggota II tidak ikut bersidang);
  • Membuat putusan atas perintah Ketua Majelis;
  • Memelihara data elektronik putusan secara baik dan selanjutnya diserahkan kepada petugas bagian Informasi Elektronik paling lambat seminggu setelah perkara tersebut diputus;
  • Membuat pertimbangan hukum tersendiri terhadap perkara yang akan diputus dalam hal pendapatnya berbeda dengan Ketua dan Anggota I (Disenting Opinion)
  • Mengoreksi kebenaran redaksi, fakta serta urutan persidangan dalam berita acara sidang mingguan atas perintah Ketua Majelis yang kemudian diserahkan kembali kepada Hakim Ketua untuk diperiksa;
  • Mengecek berkas perkara dan kelengkapan surat-surat dalam berkas perkara untuk sebelum diminutasi untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Panitera Pengganti;
  • Mengecek waktu minutasi perkara yang bersangkutan;


PANITERA / SEKRETARIS :

  • Mengkoordinir pelaksanaan manajemen administrasi umum dan administrasi perkara;
  • Menetapkan pembagian tugas kepada Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris secara serasi dan seimbang;
  • Menyusun dan merumuskan perencanaan dari masing-masing bagian dalam Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali dan rencana jangka pendek;
  • Membuka, membaca dan mendisposisikan/meneruskan disposisi ketua atas surat-surat yang masuk;
  • Menerima, memeriksa dan mendisposisikan penetapan permohonan prodeo dalam perkara perdata untuk dibayarkan biaya perkaranya oleh Bendahara Pengeluaran;           
  • Menerima, memeriksa dan mendisposisikan penetapan penunjukan penasehat hukum dalam perkara pidana yang menggunakan dana bantuan hukum untuk dibayarkan oleh bendahara pengeluaran setelah perkara tersebut diputus;
  • Melaksanakan tugas ketua yang didelegasikan Ketua Pengadilan Negeri;
  • Menghadiri undangan atas perintah/delegasi Ketua Pengadilan dan melaporkan pelaksanaanya kepada Ketua Pengadilan;
  • Menyelenggarakan dan mensinkronkan mengenai pembukuan buku induk keuangan perkara perdata, eksekusi dan konsingatie dengan rekening koran uang perkara perdata dan  pembukuan bendahara penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  • Melakukan pengawasan secara rutin dan berkala pada urusan administrasi perkara dan administrasi umum;
  • Melakukan pembinaan kepada staf tekhnis dan staf administrasi umum;
  • Melakukan evaluasi laporan wakil sekretaris dan wakil panitera terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan administrasi dan tekhnis kemudian melaporkannya kepada Ketua Pengadilan /Wakil Ketua Pengadilan;
  • Memberikan penilaian dan persetujuan penilaian pekerjaan staf atau bawahannya dan honorer dalam buku khusus yang disediakan untuk itu untuk;
  • Mengikuti seminar/lokakarya/penyuluhan baik sebagai peserta, pamateri, moderator atau trainer atas undangan dari Badan Penelitian Pengembangan Mahkamah Agung RI dan/atau instansi lain atas ijin Ketua Pengadilan;
  • Memimpin penyitaan dan/atau eksekusi atas perintah/delegasi Ketua Pengadilan;
  • Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan penyitaan dan atau eksekusi untuk kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan;
  • Meminta rekening koran uang titipan pihak ketiga (biaya proses, eksekusi, penyitaan, konsingatie) yang kemudian dicatat dalam buku register /buku bantu setiap transaksinya dan menutup buku register/buku bantu setiap bulan;
  • Menandatangani surat-surat yang terkait dengan urusan administrasi umum dan administrasi perkara;
  • Membuat notulen rapat bulanan;
  • Menyelesaikan perselisihan antara pegawai terkait absensi kehadiran (PP, Juru Sita dan staf);
  • Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara rutin setiap bulan kepada Ketua Pengadilan /Wakil Ketua Pengadilan;
  • Bersama Wakil Sekretaris dan Wakil panitera merumuskan Laporan Tahunan, Laporan Bappenas dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  • Melaksanakan tugas Pengguna Anggaran yang didelegasikan Sekeretsris Mahkamah Agung/Pengguna Anggaran;
  • Bersama Wakil Sekretaris menyusun dan merumuskan rencana program kerja jangka pendek yang disesuaikan dengan DIPA dan rencana pencairan dana selama 1 (satu) tahun pada akhir tahun setiap tahun berjalan yang ditetapkan dalam jadwal kegiatan selama 1 (satu) tahun;
  • Menandatangani Surat Perintah Membayar, berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi dan surat-surat terkait urusan financial penggunaan dipa dan biaya proses perkara;
  • Membuat tanggung jawab mutlak atas suatu transaksi keuangan;
  • Menyusun RKA-KL satu dan dua tahun kedepan pada setiap akhir tahun  dan laporan akhir tahun (LAKIP);
  • Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi administrasi umum dan administrasi perkara ke Pengadilan Tinggi atau instansi lain dan wajib membuat berita acara atau laporan hasil konsultasi untuk diarsipkan pada bagian yang dikonsultasikan;
  • Melakukan  Penelaahan  Anggaran dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait adanya ketidakjelasan atau kekurangan/kesalahan dalam pencairan DIPA 01 dan 03 ke Pengadilan Negeri/Tinggi yang ditunjuk sebagai Koordinator wilayah;
  • Membuat laporan penggunaan uang DIPA dan penyerapannya secara rutin setiap bulan kepada Ketua Pengadilan;
  • Menyelesaikan perselisihan antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perselisihan;


Tugas Pokok dan Fungsi lengkap pada Pengadilan Negeri Takalar dapat dilihat disini